Stop Trafficking dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Selamat Hari Hak Asasi Manusia, saatnya mendengarkan dan menanggapi dengan sungguh-sungguh suara-suara lirih dari anak dan perempuan penyintas kekerasan dan trafficking agar kembali menikmati hak hidup bermartabat.

Nyabu pagi2 di Cianjur sambil berbagi bahan Workshop Modul ToT Sekolah Ramah Anak dengan para pendamping #SLBBersinar dan peneliti Integrasi PRB ke dalam Sistem Pendidikan Nasional. Teknologi benar-benar berguna saat pekerjaan harus dilaksanakan paralel. Syukur Alhamdulillah dikelilingi sahabat-sahabat ahli dan praktisi yang rela menginvestasikan tenaga, pikiran, dan waktu luang untuk menuntaskan laporan dan menyiapkan bahan-bahan kajian.

#lanjutnyabu

1. Nura Jamil bersiap ke Alor dengan Usep Saeful dkk sambil lengkapi persiapan Semiloka Partisipasi Anak Difable dalam Kerangka Aksi #IndonesiaBersinar di Jawa Barat

2. Bu Ekasari Widyati kontak ibu-ibu rumah tangga yang peduli pendidikan untuk kegiatan review modul pendidikan keluarga sambil koordinasi dg teh Aas menyiapkan Semiloka bersama Disdikprov Jabar

3. Zamzam Muzaki memimpin ujicoba modul ToT SRA sambil tuntaskan kajian pengembangan kreativitas dg KPPPA

4. Gunandar berkutat dengan dokumen-dokumen kajian restitusi dalam TPPO dan KTPA bersama BP3AKB Jabar

5. Nurul Fitry Azizah lengkapi usulan AGNESS untuk IDB award sebelum lengkapi analisa praktik baik pengembangan kreativitas dari Zamzam, Siti Azizah Namirah, Susan, dst

6. Bu Nia Kurniati mentor para pendamping #SLBBersinar dan Duta Anak #YES4SaferSchool sambil.lengkapi kewajibannya sebagai pekerja profesi guru di SMPN 11

7. Zakky Anwar bersama 2 kawan Mahasiswa ITB menyebar voucher diskon mengajak pengunjung #FestivalAntiKorupsi di Sabuga mendukung #IndonesiaBersinar

8. Usep, Yuni dan pak Rian serta pak Dodi sdng perjalanan 4 hr ke Cileueur-Ciwedey dan Pameungpeuk. Di Cileueur mrk mau UTS dan memenuhi kelengkapan siswa dan ujian paket, trmsk menyerahkan kelengkapan alat tulis. Di Pameungpeuk selain Yuni diminta menyusun, jg melengkapi syaret ujian paket. Sy sama pak Widi mah jam 7 ini ketemu Pastor Dedi da9n pihak gereja membahas lahan utk SH.  Mohon doanya.

9. Saya…berbahagia bisa nyabu sambil menikmati rasa berkelimpahan dikelilingi orang-orang hebat

Tim Pokja TPPO KTPA Kemensos Hadiri Rapat Tindak Lanjuti ACTIP dan PoA

Indonesia menjadi salah satu negara yang memprakarsai penandatanganan ASEAN Convention Against Trafficking in Person especially women and Children dan Plan of Action dalam KTT ASEAN ke-27 di Kuala Lumpur, 21 November 2015 oleh seluruh Pemimpin negara ASEAN. Rapat tindak lanjut yang dipimpin oleh Pak Dupito dari Deputi 2 Menkopolhukam menunjukkan keseriusan Pemerintah untuk memperkuat prakarsa tersebut. Harmonisasi Menko PMK selaku Ketua Gugus Tugas Perdagangan Orang dengan Menkopolhukam untuk menangani kejahatan perdagangan orang menjadi salah satu tekomendasi penting dalam rapat hari kemarin.

Carla Memang Keren

Clara, saya, dan Mbak Kencana hadir dalam rapat di Ruang Rapat Sesmenko Polhukam mewakili Tim Pokja TPPO KTPA Kemensos. Clara memperkenalkan kami dqn menyampaikan beberapa poin penting yang muncul dalam Pertemuan Nasional Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial TPPO KTPA yang dilaksanakan pada tanggal 27 November di Hotel Golden dan dibuka Mensos RI, Khofifah Indar Parawansa.  Pernyataan Meneg PPPA selaku ketua pelaksana harian Gugus Tugas menangkap sindikat perdagangan orang dengan dukungan bareskrim, penguatan penuntutan dan penghukuman bagi TPPO, dan rehabilitasi sampai reintegrasi aosial yang sudah dilaksanakan Kemensos disampaikannya dengan lugas. ” NGO dan Gereja hadir dalam penanganan TPPO di negara tujuan jauh sebelum negara menjangkau para penyintas. Saya tinggal 2 tahun di Hongkong dan mendapatkan dukungan pendeta untuk menjangkau para pengintas di penjara, “kata Carla yang mewakili APWAPS  di Tim Pokja TPPO KTPA Kemensos. Pengalaman Carla dalam menangani  TPPO di berbagai negara di Asia Pasifik. Luar biasa. 

Narasumber yang Kompeten

Pembicara pertama dari Kemhumham menyampaikan beberapa peraturan perundang-undangan terkait ratifikasi perjanjian internasional. Tanggapan dari peserta rapat mengerucut pada penerbitan UU untuk meratifikasi ACTIP. Menurut pasal 23 UU No 12 tahun 2011 pengesahan perjanjian tertentu tidak perlu masuk prolegnas. Pembentukan peraturan pemerintah lebih kuat jija diusulkan DPR.

Ibu Danti staf ahli Menegpppa menyampaikan bahwa finalisasi RAN TPPO akan dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2016. Dirjen Paudikmas sebagai ketua Gugus Tugas yang menangani Pencegahan dapat membentuk Tim Pokja seperti yang dilaksanakan Kemensos. Tim tersebut terdiri dari 20-30 orang NGO, LSM, dan anggota Gugua Tugas. Beberapa kendala yang yang muncul, antara lain:
1. Belum semua kementerian lembaga yang menjadi anggota memasukkan isu ini ke dalam anggaran
2. KTP/Identitas palsu
3. Pemahaman dari masing-masing masih bervariasi. Perdagangan orang sudah proses, cara,tujuan harus eksploitas. Sulit identifikasi. Apakah perdagangan orang atau TKI Bermasalah.

Rehabilitasi Kesehatan terhambat akibat pembiayaan kesehatan belum masuk ke BPJS kesehatan. Rehsos
20-30 orang
1. Sudah banyak tapi belum memadai,sangat minim,
2. sangat dibatasi waktu misalnya max 2 minggu. Perlu penguatan2
3. Pendampingan terbatas saat kembali ke kampung.

Penegakan hukum oleh Bareskrim menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Sudah ada unit khusus trafficking dg SDM terbatas
Persepsi aparat penegak hukum pun masih bervariasi: korban trafficking atau bukan?

Dukungan yang tersedia antara laian Pelayanan Terpadu di 34 provinsi 277 kab/kota lengkap dg konseling dan pekerja sosial. Tersedia juga 510 unit perlindungan perempuan anak di polres. Kementerian Luar Negeri membuka citizen service di 21 negara tujuan TKI.

Puskris terpadu dan RSUD juga menyediakan penanganan rehabilitasi kesehatan. RPTC/RPSW 5.035 unit.

Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Gambar di bawah ini cuplikan draft permendikbud tentang Pendidikan Anti Kekerasan yang dikirim Zamzam ke wag Sekolah Ramah Anak setelah berbagi hasil Raker Kesiswaan dan Pertemuan Nasional Gugus Tugas Trafficking 27 November 2015. Saya masih menunggu soft file yang akan dikirim Mas Hikmat untuk dishare ke mitra KerLiP di berbagai jaringan.

16 hari kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan rangkaian Triwulan Anti Kekerasan yang kami laksanakan setiap bulan Oktober-Desember. Kami memulai kampanye dengan menggiatkan #YES4SaferSchool di beberapa kota dan kabupaten. Dukungan dari multi puhak terutama Direktorat Pembinaan PKLK Dikdasmen memungkinkan kampanye #YES4SaferSchool diperluas ke sleuruh Indonesia melalui pengelolaan stand pameran Kemdikbud pada Peringatan Hari PRB Internasional yang diselenggarakan BNPB di Surakarta Oktober 2015.

Tim Pokja TPPO KTPA

16 Hari Kampanye Anti Kekerasan terhadap Perempuan pada tahun 2015 kami laksanakan bersama Tim Pokja PPO KTPA. Pertemuan Nasional Gugus Tugas Trafficking pada tanggal 27 November dibuka oleh Mensos dengan sambutan Menegppa serta menghadirkan praktik baik dari gugus tugas traffivking Jawa Barat, Kementerian Luar Negeri dan Kepolisian.

Rekomendasi hasil pertemuan saya susun bersama Sulis dan Uli akan kami pertajam pada hari ini dengan masukan dari BP3AKB Jabar dan Tim Pokja T0PO KTPA. Komitmen Menegpppa untuk menangkap sindikat trafficking dan penyatuan urusan TPPO di Kemensos serta rencana pembentukan TRC di Ditjen Rehsos pada pertemuan nasional memberi dorongan semangat untuk memastikan negara benar-benar hadir dalam memutus mata rantai sindikat perdagangan orang. Upaya Uli untuk memperkuat Gugus Tugas Anti Trafficking yang dipimpin Menko PMK sudah mulai terlihat. Besok kami diundang Menkopolhukam untuk menindaklanjuti Actip yang ditandatangani Presiden dalam lawatannya ke Malaysia.

Koordinasi dengan BP3AKB Jabar

Kajian restitusi yang kami siapkan bersama BP3AKB Jabar di bulan Desember melengkapi 16 Hari kampanye anti kekerasan 2015. Kami juga beruntung dapat bertemu langsung dengan Kepala BP3AKB Jabar, Bu Nenny dan mendapatkan beberapa pokok pikiran penting untuk memutus mata rantai Perdagangan Orang dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak termasuk pencegahannya melalui ketahanan keluarga dan P2TP2A sampai di kecamatan. Bu Nenny menyampaikan beberapa hal terkait ingkrah dan kebutuhan juklak juknis dari permeneg pppa no 6 tahun 2015. Beliau juga mempertanyakan direktorat khusus TKI bermasalah di Kemensos dan posisi kemensos di Gugus Tugas antitrafficking. Pelembagaan KPAI di provinsi Jabar dna Tim Pokja TPPO KTPA juga dipertanyakan kembali. Rencana koordinasi untuk TPPO diharapkan dapat memperkuat komitmen pemprov Jabar untuk memutus mata rantai persldagangan orang dan kekerasa dari hulunga.

Beberapa buku dan leaflet yang diterbitkan pemerintah provinsi Jabar akan kami bawa dalam pertemuan tanggal 3 Desember di Menkopolhukam serta rujukan kajian restitusi. Pak Gunandar, Direktur KerLiP akan mulai menjangkau beberapa narasumber dari kehakiman, kejaksaan dan kepolisian di Jawa Barat melengkapi kajian restitusi yang dilaksanakan KerLiP dengan dukungan BP3AKB Jabar sampai 24 Desember 2015. Kami menggunakan metode FGD dan pendalaman melalui wawancara dengan para narasumber termasuk Tim Pokja TPPO dan KTPA.