Gambar di bawah ini cuplikan draft permendikbud tentang Pendidikan Anti Kekerasan yang dikirim Zamzam ke wag Sekolah Ramah Anak setelah berbagi hasil Raker Kesiswaan dan Pertemuan Nasional Gugus Tugas Trafficking 27 November 2015. Saya masih menunggu soft file yang akan dikirim Mas Hikmat untuk dishare ke mitra KerLiP di berbagai jaringan.
16 hari kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan rangkaian Triwulan Anti Kekerasan yang kami laksanakan setiap bulan Oktober-Desember. Kami memulai kampanye dengan menggiatkan #YES4SaferSchool di beberapa kota dan kabupaten. Dukungan dari multi puhak terutama Direktorat Pembinaan PKLK Dikdasmen memungkinkan kampanye #YES4SaferSchool diperluas ke sleuruh Indonesia melalui pengelolaan stand pameran Kemdikbud pada Peringatan Hari PRB Internasional yang diselenggarakan BNPB di Surakarta Oktober 2015.
Tim Pokja TPPO KTPA
16 Hari Kampanye Anti Kekerasan terhadap Perempuan pada tahun 2015 kami laksanakan bersama Tim Pokja PPO KTPA. Pertemuan Nasional Gugus Tugas Trafficking pada tanggal 27 November dibuka oleh Mensos dengan sambutan Menegppa serta menghadirkan praktik baik dari gugus tugas traffivking Jawa Barat, Kementerian Luar Negeri dan Kepolisian.
Rekomendasi hasil pertemuan saya susun bersama Sulis dan Uli akan kami pertajam pada hari ini dengan masukan dari BP3AKB Jabar dan Tim Pokja T0PO KTPA. Komitmen Menegpppa untuk menangkap sindikat trafficking dan penyatuan urusan TPPO di Kemensos serta rencana pembentukan TRC di Ditjen Rehsos pada pertemuan nasional memberi dorongan semangat untuk memastikan negara benar-benar hadir dalam memutus mata rantai sindikat perdagangan orang. Upaya Uli untuk memperkuat Gugus Tugas Anti Trafficking yang dipimpin Menko PMK sudah mulai terlihat. Besok kami diundang Menkopolhukam untuk menindaklanjuti Actip yang ditandatangani Presiden dalam lawatannya ke Malaysia.
Koordinasi dengan BP3AKB Jabar
Kajian restitusi yang kami siapkan bersama BP3AKB Jabar di bulan Desember melengkapi 16 Hari kampanye anti kekerasan 2015. Kami juga beruntung dapat bertemu langsung dengan Kepala BP3AKB Jabar, Bu Nenny dan mendapatkan beberapa pokok pikiran penting untuk memutus mata rantai Perdagangan Orang dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak termasuk pencegahannya melalui ketahanan keluarga dan P2TP2A sampai di kecamatan. Bu Nenny menyampaikan beberapa hal terkait ingkrah dan kebutuhan juklak juknis dari permeneg pppa no 6 tahun 2015. Beliau juga mempertanyakan direktorat khusus TKI bermasalah di Kemensos dan posisi kemensos di Gugus Tugas antitrafficking. Pelembagaan KPAI di provinsi Jabar dna Tim Pokja TPPO KTPA juga dipertanyakan kembali. Rencana koordinasi untuk TPPO diharapkan dapat memperkuat komitmen pemprov Jabar untuk memutus mata rantai persldagangan orang dan kekerasa dari hulunga.
Beberapa buku dan leaflet yang diterbitkan pemerintah provinsi Jabar akan kami bawa dalam pertemuan tanggal 3 Desember di Menkopolhukam serta rujukan kajian restitusi. Pak Gunandar, Direktur KerLiP akan mulai menjangkau beberapa narasumber dari kehakiman, kejaksaan dan kepolisian di Jawa Barat melengkapi kajian restitusi yang dilaksanakan KerLiP dengan dukungan BP3AKB Jabar sampai 24 Desember 2015. Kami menggunakan metode FGD dan pendalaman melalui wawancara dengan para narasumber termasuk Tim Pokja TPPO dan KTPA.
Sekolah Ramah Anak 