Simphoni Bangsa untuk Percepatan Gerakan Sekolah Ramah Anak

Pengawalan terhadap Surat permohonan dukungan terhadap Percepatan Gerakan Sekolah Ramah Anak (SRA) yang disampaikan oleh Kempppa menunjukkan hasil yang menggembirakan. Sekretaris Jendral Kemdikbud sudan mengirimkan disposisi kepada Kepala Biro PKLN pada 8 September 2017. Disposisi untuk DIrjen Paudikmas dan Dirjen Kebudayaan diantar langsung oleh YantiKerLiP untuk memastikan surat dukungan tersebut segera terbit. “Sambutan dari Kemdikbud sangat bagus. Kempppa siap mengundang semua direktorat di Kemdikbud dan Kemenag untuk berkoordinasi membentuk Sekretariat Bersama SRA dan membahas kesepakatan bersama dalam percepatan gerakan SRA,”ujar YantiKerLiP di sela-sela kesibukannya mengawal surat dukungan tersebut.

Sambutan yang Menggembirakan

Pertemuan pembahasan Kesepakatan Bersama 4 Menteri tentang Percepatan Gerakan SRA dan konsepsi Sekretariat Bersama (Sekber) SRA dilaksanakan di Bandung pada 28-29 September 2017. Penjangkauan yang dilaksanakan YantiKerLiP ke seluruh direktorat di DItjen Dikdasmen, GTK, dan Paudikmas Kemdikbud serta Direktorat KSKK dan GTK Madrasah serta Rocan Kemenag mendapatkan sambutan yang menggembirakan.  Direktur Pembinaan Guru Dikmen, Sri Renani Pantjastuti hadir bersama Kasubdit Program, Tina, sahabat lama KerLiP. Kepala Biro Perencanaan Kemenag bersama Kasubdit Kerjasama, Bu Ida, juga sahabat lama KerLiP hadir bersama staf. Seluruh direktorat di Ditjen Dikdasmen dan Paudikmas mengirimkan perwakilan kecuali Direktorat Pembinaan Paud dan Kursus. Kepla Biro Hukum Kemdikbud diwakili oleh Heru.

Kepala Biro Hukum Kemppa, Hasan menyampaikan bahwa Kesepakatan Bersama ini perlu dilengkapi Perjanjian Kerja Sama. Karo Hukum dan Asdep pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan Kreativitas, dan Budaya memfasilitasi pembahasan draft kesepakatan bersama mulai dari latar belakang sosilogis, historis, yuridis, dan filosofis sampai tuntas. Hasil diskusi yang dilaksanakan sampai menjelang magrib ini menjadi bahan rujukan dalam pembahasan sesi berikutnya mengenai Sekber SRA.

Pembahasan Sekber SRA yang dilaksanakan pada pukul 19.30-21.30 wib menyepakati beberapa hal penting mengenai outline dan penyelarasan dengan kesepakatan bersama. Seluruh peserta rapat yang difasilitasi oleh YantiKerLiP dan Direktur Pembinaan Guru Dikmen menyepakati outline yang diisi dengan bahan-bahan dari kesepakatan bersama. Draft konsepsi Sekber SRA yang sudah diperbaiki kemudian dibahas pada 30 September pukul 08.00-11.00 WIB dengan Kabid SRA sebagai fasilitator. Dalam pertemuan tersebut, peserta juga memberi masukan perbaikan terhadap website sekbersra.

Perkumpulan Keluarga Peduli Pendidikan Sosialisasikan Pendidikan Pencegahan TPPO di Jawa Barat

Buku panduan orang tua yang dikeluarkan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga (Bindikel) Ditjen Paudikmas Kemdikbud 16.12.28 PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG_CETAK sangat membantu dalam sosialisasi pendidikan pencegahan TPPO bagi orang tua dan masyarakat di Kabupaten Bandung. “Kegiatan sosialisasi ini kami laksanakan dengan dukungan dana bantuan dari Direktorat Bindikel bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bandung, keanggotaan KerLiP di Tim Pokja TPPO dan KTPA, serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat,”kata Puji, Ketua DPC KerLiP Kabupaten Bandung dalam sambutannya.

Asisten Daerah II Pemkab Bandung menyampaikan dukungannya dalam sambutan pembukaan sebelum Kepala DP2AKB menyampaikan kebijakan TPPO di Kabupaten Bandung. Kehadiran Ketua Umum Perkumpulan Keluarga Peduli Pendidikan, YantiKerLiP bersama 2 (dua) orang komisioner KPAI Ai Maryati, Komisioner trafficking KPAI dan SUsianah Komisioner Anak dalam situasi darurat yang juga anggota Tim Pokja TPPO dan KTPA Kemensos. keduanya menghubungi YantiKerLiP untuk menghubungi Dinas Sosial Jawa Barat dan DP3AKB Jawa Barat dalam koordinasi pengawasan terhadap penanganan KPO di P2TP2A Jawa Barat pada 11 September 2017.

Foto yang diunduh dari akun facebook Kang Budhiana, moderator pendampingan pada hari kedua, 13 September 2017 menunjukkan para pihak yang mendukung terselenggaranya kegiatan sosialisasi yang dihadiri oleh aparat desa dan timpendamping desa, serta aparat DP2P3AKB Kabupaten Bandung. Hadir memberikan testimoni KPO dari Paseh Majalaya bersama Yeni, Tim Pendamping Desa yang juga menggerakkan Bale Istri di Majalaya. “Ibu sebaiknya datang ke desa kami, Ada 3 RW yang memiliki ratusan KPO dan belum mendapatkan rehabilitasi sosial yang memadai. Pendamping kami adalah Bale Istri yang didukung oelh Sapa Institut,”kata Yeni kepada YantiKerLiP. Informasi ini mendorong YantiKerLiP untuk mengalihkan sesi yang menjadi tanggung jawabnya. Ia memutuskan untuk menyerahkan waktu kepada TPD Paseh dan mitra KPOnya dan pergi mendampingi KPAI menjangkau Polda Jabar dan sosialisasi di Sekretariat PMII Kabupaten Bandung.

Perluasan Pencegahan di Jawa Barat

Rencana penjangkauan Tim Pokja TPPO dan KTPA Kemensos ke Paseh atas dorongan YantiKerLiP pada saat rapat pleno di Kemensos berdampak pada perluasan sosialisasi yang dilaksanakan DPC KerLiP Kabupaten Bandung. Upaya Puji dan Komariah untuk menyiapkan penjangkauan tersebut mendapat apresiasi dari anggota Tim Pokja TPPO KTPA Kemensos. “Terimakasih Teh Yanti, wuih keren molisasinya, ” kata Susianah. “Saya sudah kontak Kemenlu untuk kasus Kokom dan lainnya. Kemenlu bersedia diundang ke desa lagi untuk berdialog langsung dengan korban,”kata Carla. “Mantaap. Padahal koordinasi via wa ya, tapi hasilnya keren. sukses ya teman-teman semua semoga hasil penjangkauannya bisa ditindaklanjuti oleh seluruh pihak,”kata Feby. “Trims semuanya untuk kunjungan hari ini ya…misi tercapai,”imbuh Carla. “Alhamdulillah, paket lengkap sukses untuk semua tim Pokja, lancar jaya,”kata Rizky.

“Menyimak perjalanan dan catatan teman-teman ikut senang…selamat ya,”kata Kodar. “Terima kasih sudah berbagai informasi sangat lengkap dan detil tentang hasil, proses, tantangan, dan catatan2 penting dan rekomendasi, hebat,”kata Titik. Selain apresiasi, KerLiP juga mendapat sorotan tajam dari Ratna dan Evi terkait beberapa hal prinsip yang harus diperbaiki. Seluruh catatan tersebut menjadi bahan pembelajaran bagi keluarga-keluarga peduli pendidikan khususnya di Kabupaten Bandung.

Koordinasi DPC KerLiP Kabupaten Bandung dengan DP2AKB dan Dinsos makin erat. “Warga semangat menyampaikan keluhannya. Bu Tety dari DP2AKB menyampaikan alasan atas pernyataan kerasnya agar warga waspada, “kata Komariah. Antusiasme warga dan aparat desa menjadi temuan baru bagi DP2AKB Kabupaten Bandung. Dorongan untuk mengaktifkan kembali gugus tugas tppo dari Tim Pokja menjadi catatan tersendiri yang akan dikawal oleh KerLiP Jawa Barat.

Indikasi peningkatan kasus TPPO di Jawa Barat sangat mengkhawatirkan. “Pada 2016 kami menangani 21 kasus. Tahun ini di trimester kedua sudah 17 kasus. Saat ini petugas sedang menangani kasus baru di Tasik,”kata Kompol Euis kepada KPAI dan YantiKerLiP. kewaspadaan keluarga dan masyarakat terhadap TPPO juga perlu terus ditingkatkan. Kasus TPPO di salah satu SMAN di Indramayu yang ditangani Migrant Care serta beberapa kasus yang dilakukan oleh sebaya menunjukkan bahwa TPPO sudah merambah kesatuan pendidikan.

Sosialisasi di Kabupaten Cianjur

Keanggotaan KerLiP di Tim Pokja TPPO KTPA Kemensos RI yang bergegas menjangkau KPO di Jawa Barat memungkinkan perluasan praktik baik pencegahan dan penanganan TPPO yang dilaksanakan oleh Migrant Care di Indramayu. Eko Migrant Care dan Rendri Sekretaris Desa yang juga memimpin PPIT di Desa Juntinyuat siap menyampaikan pembelajaran pelembagaan Desbumi di Desa Juntinyuat Indramayu kepada peserta sosialisasi di Cianjur pada 4 September 2017. Uang harian dan transport sebagai anggota Tim Pokja TPPO KTPA sebesar Rp730.000 diserahkan kepada Eko untuk memastikan keduanya bisa hadir tepat waktu.

Sosialisasi Pendidikan Pencegahan TPPO di Kabupaten Cianjur terlaksana atas dukungan bantuan dari Direktorat Bindikel juga. Ai Maryati, komisioner trafficking dari KPAI ternyata berasal dari Kabupaten Cianjur. DPC KerLiP Kabupaten Cianjur siap menjalin simphoni bangsa bersama Ai Maryati dan komunitasnya dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO dan KTPA di Kabupaten Cianjur.

 

KerLiP Kabupaten Bandung Menyiapkan Temu Multipihak Terkait TPPO di Paseh

Tim Pokja TPPO KTPA Kemensos memulai penjangkauan korban perdagangan orang (KPO) di Jawa Barat. Tim pertama berangkat ke Indramayu pada 27 September dan tim kedua ke Kabupaten Bandung ada 28 September 2018. “Saya membantu menyiapkan penjangkauan di Paseh Majalaya dengan menggerakkan DPC KetLiP Kabupaten Bandung melalui wa atas permintaan Evie dari Sapa Institut, pendamping di sana. Sebelumnya kami menghadirkan Tim Pendamping Desa Paseh dengan salah satu KPO pada sosialisasi pendidikan pencegahan TPPO di Gedung Korpri 12-13 September 2017, “kata Yanti dalam penjelasan tertulisnya.

Yanti mewakili KerLiP bersama perwakilan dari lembaga lainnya, antara lain Sapa Institut, Migran Care, Pekka, LBH Apik, KPI, NDN, APWAPS, Rumah Faye, Keppak, Seknas Jokowi, Muslimat,  Aisyiyah,  AMAN, Kapal Perempuan, Gentaskin ditetapkan oleh Mensos RI menjadi anggota Tim Pokja TPPO KTPA sejak 2015. Rapat Pleno Tim Pokja yang dipimpin oleh Direktur Rehsos memutuskan untuk menjangkau KPO Jawa Barat dan bertemu multipihak terkait penanganan TPPO KTPA. Dalam kesempatan tersebut juga disepakati mengundang wartawan untuk hadir dalam konferensi pers di tempat.

Gugus Tugas TPPO Dibutuhkan

“Acara dimulai jam 13.30 dan Pak Dian mempersilakan KerLiP untik membuka acara. Humas Kabupaten Badnung mengundang wartawan. Sebelumnya saya menemui Dinsos Kabupaten Bandung. Bu Nia dari Dinsos menyambut baik DPC KerLiP yang bergegas membuka jejaring. Beliau juga mengajak LSM yang peduli seperti KerLiP untuk bergabung dalam program-program. Saya menunggu kehadiran tim pokja di Pemkab, namun ternyata rombongan langsung ke lokasi, “kata Komariah,Bendahara DPC KetLiP Kab Bandung.

Upaya KerLiP untuk membantu menyiapkan temu multipihak dalam penjangkauan oleh Tim Pokja TPPO dan KTPA Kemensos penuh tantangan. Sapa Institut sebagai pendamping sedang sibuk menyusun laporan di Jakarta. TPD Paseh, Bu Yeni, menyambut antusias penjangkauan tersebut. Sebanyak 20 orang KPO hadir bersama para aparat desa membuat Tim Pokja juga Komariah terkaget-kaget.

Ratna mewakili Tim Pokja menyampaikan pentingnya mengaktifkan Gugus Tugas TPPO di Kabupaten Bandung.  “PR terbesar kita adalah mempersamakan persepsi tentang korban dan bagaimana memperlakukan korban dengan pendekatan yg tidak bias gender dan berperspektif HAM. Sebagai korban, jangan kan mau dikasih ganti rugi, pemulihan dst, diakui sebagai korban aja nggak ada. Mereka hanya dipandang  semata sebagai TKW bermasalah, ya masalah mereka sendiri kenapa kerja ke luar negeri, kenapa bikin KTP di Cianjur, kenapa terlibat hutang dst. Mafianya tidak pernah dipersalahkan. Impunitas bagi pelaku, “kata Ratna dalam keterangan tertulis di wag Tim Pokja. Menurut Ratna, Gugus Tugas sudah tidak ada lagi di sana, kata Bidang PP- nya sudah diintegrasikan ke P2TP2A, kan orang-orangnya sama. Padahal diakui Sapa kapasitas P2TP2A hanya bisa menjangkau kasus KDRT, kekerasan terhadap anak dan yang semacamnya, tidak mampu jangkau kasus trafikking yang perlu koordinasi lintas sektor, lintas daerah provinsi hingga nasional dan internasional. Sehingga rekomendasi nya tadi, meminta Bupati untuk hidup kan kembali gugus tugas. Ia juga menambahkan, bahwa berdasarkan data dari Sapa juga: kasus-kasus pemulangan korban dari Timur Tengah (krn kebanyakan tkw ke Timteng) yang bantu justru Migrant Care. Bukan Pemerintah. Juga penanganan kasusnya tidak ada.

Selanjutnya Tim Pokja merekomendasikan agar  pendataan korban dan kasusnya. Pelaporan ke polisi supaya didata sebagai kasus, diproses ganti rugi atau kompensasi dan dibantu akses untuk rehabsos dan pemberdayaan ekonomi. Dalam pertemuan di Paseh, banyak KPO yang mau testimoni, dari 6 yang sudah testimoni. TKW yang hadir lebih dari.20 dihitung sekitar 30. Menurut info disana masih ada sekitar seratusan TKW yang bisa didata kasusnya.