Keberadaan GMPP Indonesia setahun yang lalu dimulai ketika bu Sari mengajak bu Elvyra, Pak Hary, dan Bu Dahrina bertemu dengan KerLiP setahun yang lalu. Beberapa hari kemudian saya menerbikan SK pengangkatan Bu Elvyra sebagai Ketua DPD KerLiP Jabar, Bu Sari Ketua DPC KerLiP Bandung, serta Pak Hary sebagai pengawas di Jabar. Seiring dengan intensitas pengaduan masyarakat tentang penerimaan peserta didik baru, Pak Hary dan kawan-kawan mendapat dukungan para pegiat pendidikan Kora Bandung mengaktifkan GMPP Indonesia. Kiprah GMPP mengawal perbaikan layanan pendidikan khususnya di Kota Bandung menjadi angin segar dalam peningkatan efektivitas partisipasi masyarakat. Keahlian dan kompetensi pribadi para perintisnya menjadi kekuatan yang luar biasa untuk menerbitkan rekomendasi satuan biaya pendidikan. Dukungan media sosial serta media massa cetak dan elektronik mempercepat gerakan yang konsisten melakukan gerakan penekanan terhadap para pelayab publik di pendidikan termasuk Kepala Sekolah.
30/10 22:16] Gmpp Wini: Semoga ditindaklanjuti dgn tindakan nyata.. guru2 yg sering mengintimidasi siswa benar2 diberi peringatan keras.. #taaaah nu kieu nu kudu dimutasi teh
[31/10 05:35] GMPP Endang: Ada masukan nih pak bu, kalau memungkin selain siswa yg diavokasi oleh GMPP Indonesia, kalau memungkinkan pihak2 yg telah mengintimidasi siswa2 tsb jg ditemukan dgn siswa2 dan selain difasilitasi juga diberikan jalan keluarnya bgmn menghilangkan trauma diantara kedua pihak tsb baik siswanya ataupun pihak yg mengintimidasi. Menurut saya keduanya pasti mengalami trauma. Trims.
[31/10 06:31] Ben Satriana: Mudahan2 semua anggota group ini sadar sepenuhnya Pa. Namun sebagai langkah antisipasi, GMPP harus menyiapkan perlindungan maksimal kpd anak tersebut jk ada intimidasi dr sekolah. Jgn sampai keberanian anak ini menjadi bumerang bagi mereka.
[31/10 06:33] Ben Satriana: Mohon kiranya kita menerapkan prinsip kehati-hatian jk kita mendampingi anak. Karena posisi mereka yang rentan.
[31/10 06:36] Ben Satriana: Tetap semangat dalam berjuang ya teman2!!!!
[31/10 07:00] Pak DEDY pengawas: Berlebihan jika secara masif guru meng intimidasi siswa dan itu jelas bukan perilaku sejati guru….saya sebagai pengawas tentu akan turut bertanggung jawab untuk membina guru sesuai tupoksi……maju terus gerakan ini…✈
Kutipan obrolan di wag GMPP Indonesia menunjukkan sikap tegas masyarakat kota Bandung termasuk pengawas dalam perlindungan anak di pendidikan.
Sarana Komunikasi Layanan Masyarakat
Program TeSA telepon sahabat anak dan saluran bebas pulsa yang disediakan KPPPA dan KPAI susah mulai dimanfaatkan anak dan masyarakat yang memerlukan perlindungan. Kami juga merasakan manfaat dengan keberadaan P2TP2A di Kota Bandung dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di sekolah.
Peningkatan kasus kekerasan terhadap anak menyadarkan kita tentang pentingnya sarana komunikasi layanan masuarakat. P2TP2A sudah berdiri di seluruh kota/kabupaten di Jawa Barat. P2TP2A akan segera dibuka di setiap kecamatan sesuai amanat permeneg PPPA no 6 tahun 2015. Keberadaan P2TP2A akan lebih bermakna dengan adanya satuan tugas perlindungan anak di desa/kelurahan yang siap siaga berkoordinasi dengan kepolisian, forum anak dan forum pendidikan di desa/kelurahan. Dasawisma Siaga di Jawa Barat perlu diaktifkan kembali untuk membantu satgas pa membangun sistem perlindungan anak berbasis keluarga.
Papan pengumuman di kantor desa/kelurahan, buletin jum’at di masjid-masjid, kabar di sekolah minggu di gereja dapat menjadi media untuk sosialisasikan perkembangan perlindungan anak di masyarakat.
Protap Perlindungan Anak
Sama seperti evakuasi bencana, diperlukan prosedur tetap dalam perlindungan anak termasuk di satian pendidikan dan dasawisma. Satgas PA dapat manfaatkan inisiatif Obrolan Kesehatan, Keselamatan, dan Kesiapsiagaan Terpadu Ramah Anak (OrK3STRA) di Dasawisma dan Obrolan Pendidikan Ramah Anak (OPeRA) di POMG di sekolah/madrasah/satuan pendidikan untuk mencari solusi bersama dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Kasus yang lebih berat ditangani bersama polwan di polsek Kecamatan dengan melibatkan P2TP2A. Sistem rujukan yang tepat akan memantapkan protap yang disusun secara partisipatif di setiap desa/kelurahan. Laporan kasus dan perkembangan penanganan yang memerlukan keterlibatan multipihak dibawa ke dalam rapat gugus Tugas Trafficking, Kekerasan, Pornografi,dan Bencana untuk penanganan lebih lanjut. P2TP2A Kota/Kabupaten memiliki posisi penting dalam mekanisme pengaduan ini.
Sekolah Ramah Anak 